Dinas Perindag Pastikan Stok Pangan Mencukupi
- 22 April 2022 22:18:00 WIB
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN SKPD
2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur No. 50 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat.
Sesuai Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat No. 12 Tahun 2011 tanggal 12 Desember 2011 dalam Bab XIIIA Bagian Kedua Pasal 40A disebutkan bahwa “Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perindustrian dan Perdagangan serta tugas pembantuan”.
Selanjutnya pada Pasal 41A disebutkan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 40A Dinas Perindustrian dan Perdagangan mempunyai fungsi :
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat memiliki susunan organisasi :
- Menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dinas.
- Menyelenggarakan penetapan kebijakan teknis dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintah daerah.
- Menyelenggarakan perumusan dan penetapan pemberian dukungan tugas atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan.
- Menyelenggarakan penetapan program kerja dan rencana pembangunan perindustrian dan perdagangan.
- Meneyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, kesekretariatan, industri agro, industri non agro, perdagangan luar negeri, perdagangan dalam negeri, pengawasan dan pengendalian mutu produk, dan UPTD.
- Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan dinas.
- Menyelenggarakan koordinasi penyusunan Rencana Strategis, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Kinerja Pertanggungjawaban ( LKPJ) dan Laporan Pelaksanaan Pemerintah Daerah (LPPD).
- Menyelenggarakan tugas teknis serta evaluasi dan pelaporan yang meliputi kesekretariatan industri agro, industri non agro, perdagangan luar negeri, perdagangan dalam negeri, pengawasan dan pengendalian mutu produk dan UPTD.
- Menyelenggarakan koordinasi kegiatan teknis perindustrian dan perdagangan.
- Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.
- Menyelenggarakan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian.
- Sub. Bagian Keuangan.
- Sub. Bagian Program
- Seksi Industri Hasil Hutan dan Perkebunan.
- Seksi Industri Hasil Laut dan Perikanan.
- Seksi Industri Makanan, Minuman dan Tembakau.
- Seksi Industri Kimia Hilir.
- Seksi Industri Aneka dan Tekstil.
- Seksi Industri Maritim, Elektronika dan Telematika.
- Seksi Ekspor.
- Seksi Impor.
- Seksi Bina Usaha Perdagangan Luar Negeri.
- Seksi Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan.
- Seksi Pengadaan, Distribusi dan Sarana Perdagangan.
- Seksi Bina Pasar.
- Seksi Perlindungan Konsumen.
- Seksi Pengawasan Standarisasi.
- Seksi Pengawasan Kemetrologian.
- UPTD Balai Perekayasaan
- UPTD Balai Metrologi
- UPTD Balai Promosi dan Pemasaran
- UPTD BPMB
- Fungisonal Penyuluh Perindag
- Fungsional Perencana
- Fungisonal Penera
- Fungsional Statistisi
- Fungsional Penguji Mutu Barang
Struktur organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat mencakup 10 eselon III terdiri dari 1 orang Sekretaris Dinas, 5 Kepala Bidang serta 4 Kepala UPTD, seperti terlihat pada gambar berikut :
2.2 Sumber Daya SKPD
J A B A T A N |
||||
ESELON II |
ESELON III |
ESELON IV |
FUNGSIONAL |
JUMLAH |
1 |
10 |
18 |
64 |
93 |
PENDIDIKAN |
|||||||
|
S2 |
S1 |
D3 |
SLTA |
SLTP |
SD |
JUMLAH |
PNS |
11 |
67 |
19 |
91 |
4 |
3 |
195 |
PTT |
- |
2 |
- |
1 |
- |
1 |
4 |
JML |
11 |
69 |
19 |
92 |
4 |
4 |
199 |
|
GOL.IV |
GOL.III |
GOL.II |
GOL.I |
JUMLAH |
PNS |
22 |
146 |
27 |
- |
195 |
PTT |
- |
- |
- |
- |
4 |
JML |
22 |
146 |
27 |
- |
199 |
2.3 Kinerja Pelayanan SKPD
Program pembangunan Provinsi Sumatera Barat diantaranya adalah untuk meningkatkan perekonomian rakyat yang diarahkan pada pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif dan pada akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumatera Barat. Salah satu pola yang sesuai dengan pembangunan yang berorientasi kepada rakyat adalah sistem ekonomi kerakyatan, yaitu sistem ekonomi yang berorientasi pada peningkatan partisipasi produktif masyarakat dalam penyelenggaraan ekonomi. Kegiatan yang sesuai dengan kondisi masyarakat pada umumnya dan melibatkan masyarakat adalah melalui berbagai sektor usaha antara lain sektor industri dan perdagangan.
Pihak yang paling berperan dalam pengembangan industri dan perdagangan dalam pembangunan ekonomi di Sumatera Barat adalah Dinas Perindag Provinsi Sumatera Barat sebagai salah satu satuan kerja di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang memiliki tugas pokok melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi di bidang Industri dan Perdagangan serta tugas lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
Tugas yang diamanatkan kepada Dinas Perindag Provinsi Sumatera Barat memegang peran yang strategis dalam pemberdayaan Industri dan Perdagangan di Provinsi Sumatera Barat. Kinerja pelayanan SKPD dapat dilihat dari hasil pelaksanaan kegiatan berupa pencapaian sasaran yang ditargetkan dengan tolok ukur keberhasilan yang tercermin dalam indikator-indikator makro seperti pertumbuhan industri, jumlah unit usaha industri dan pengembangan sentra Industri kecil. Hasil-hasil pembangunan sektor perdagangan tercermin dalam indikator-indikator makro: seperti pertumbuhan sub sektor perdagangan, terkendalinya inflasi, pasar rakyat yang berkondisi baik, penerapan metrologi legal, dan peningkatan ekspor non migas.
Secara umum hasil pelaksanaan kegiatan sektor industri dan perdagangan dalam 5 tahun terakhir ini sebagaimana diuraikan berikut :
Perkembangan industri kecil di Provinsi Sumatera Barat sampai dengan akhir tahun 2010 tercatat 35.860 unit usaha. Berdasarkan jumlah unit usaha dari tahun 2006-2010 terjadi perubahan rata-rata sebesar 0,79%. Tenaga kerja pada tahun 2010 berjumlah 131.243, investasi sebesar Rp. 1.157.768,- serta nilai produksi sebesar Rp. 3.500.925,-. Dilihat dari target pertumbuhan nasional untuk industri kecil sebesar 2-5%, maka pertumbuhan industri kecil di Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 sudah mencapai target pertumbuhan secara Nasional.
Perkembangan industri menengah dan besar Provinsi Sumatera Barat sampai dengan akhir tahun 2010 berjumlah 220 unit usaha, tenaga kerja berjumlah 25.263 orang, nilai investasi sebesar Rp. 4.496.128,- serta nilai produksi sebesar Rp. 5.366.539,- dengan demikian target pertumbuhan untuk industri menengah dan besar Provinsi Sumatera Barat tahun 2010 tidak dapat mencapai target pertumbuhan yang ditetapkan secara nasional sebesar 5% per tahun. Secara rinci perkembangan industri Sumatera Barat sejak tahun 2006-2010 dapat dilihat pada tabel 1.
Tabel 1
PERKEMBANGAN INDUSTRI DI SUMATERA BARAT
TAHUN 2006 – 2010
Dalam pengembangan dan pembangunan sektor industri pendekatan yang digunakan antara lain melalui pendekatan :
Trend perkembangan realisasi ekspor non migas Provinsi Sumatera Barat selama periode lima tahun terakhir sampai dengan 2010 menunjukkan pertumbuhan positif walaupun diakhir tahun 2010 peta ekspor Sumatera Barat mulai goyah akibat dihantam krisis ekonomi global hingga mengakibatkan ekspor non migas tumbuh negatif sebesar -2,89 %. Dari perkembangan realisasi ekspor non migas terlihat bahwa nilai tertinggi dicapai tahun 2008, yaitu menembus angka US$ 2.384.568 ribu.
Berikut perkembangan ekspor non migas Sumatera Barat rentang tahun 2009-2010 :
Tabel 2
NILAI EKSPOR NON MIGAS SUMATERA BARAT,
MENURUT NEGARA TUJUAN
TAHUN 2006 – 2010
Perkembangan impor non migas Sumatera Barat berdasarkan nilai impor non migas menurut negara asal, mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 terlihat memiliki trend meningkat signifikan. Hal ini terutama karena ketergantungan pada bahan baku dan bahan penolong impor masih cukup tinggi disektor industri. Untuk itu perlu digalakkan industri supporting dan peningkatan kualitas bahan baku dan bahan penolong hasil produksi dalam negeri. Perkembangan impor dapat dilihat seperti pada tabel berikut :
Tabel 3
NILAI IMPORT NON MIGAS SUMATERA BARAT
MENURUT NEGARA ASAL
TAHUN 2006 – 2010
Perkembangan harga kebutuhan pokok masyarakat di Sumatera Barat mulai tahun 2006 sampai 2010 secara umum tidak banyak mengalami fluktuasi/stabil, hanya biasanya eskalasi kenaikan harga kebutuhan pokok untuk beberapa komoditi tertentu terjadi pada saat hari-hari besar keagamaan, seperti hari raya, tahun baru dan sebagainya. Begitu pula kenaikan harga BBM juga menjadi salah satu pemicu kenaikan harga kebutuhan masyarakat. Namun dengan upaya upaya koordinasi baik dengan industriawan, distributor, dan semua pemangku kepentingan, harga kebutuhan masyarakat masih dapat dikendalikan, sehingga tidak memicu konflik baik horizontal maupun vertical.
Tabel 4
PERKEMBANGAN HARGA KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT
TAHUN 2006 – 2010
No |
Jenis Barang |
Satuan |
Harga Satuan |
||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|||
Beras - IR. 42 Solok - Bukittinggi |
L L |
6.067 6.903 |
6.770 7.250 |
6.774 7.500 |
8.053 7.766 |
7.392 7.914 |
|
Gula Pasir |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Dalam Negeri |
Kg |
6.840 |
6.600 |
6.500 |
8.981 |
11.045 |
|
- Impor |
Kg |
6.881 |
- |
- |
- |
- |
Tepung Terigu |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Segi Tiga Biru |
Kg |
5.005 |
6.100 |
7.500 |
7.474 |
7.500 |
Daging |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Daging Sapi Murni |
Kg |
49.837 |
52.000 |
60.000 |
60.094 |
62.419 |
|
- Daging Ayam Boiler |
Kg |
15.176 |
16.500 |
20.387 |
25.323 |
29.264 |
Telur Ayam |
Kg |
16.156 |
15.200 |
13.500 |
13.505 |
14.094 |
|
Ikan Teri Asin No. 2 |
Kg |
20.843 |
28.200 |
31.226 |
31.830 |
32.000 |
|
Cabe Merah Keriting |
Kg |
15.130 |
18.000 |
21.935 |
17.552 |
24.746 |
|
Bawang Merah |
Kg |
8.865 |
9.550 |
10.468 |
11.707 |
15.250 |
|
Minyak Goreng |
|
|
|
|
|
|
|
|
- Merek Bimoli |
1 lt/ btl |
10.681 |
11.500 |
13.210 |
13.074 |
15.000 |
|
- Tanpa Merek |
Kg |
7.670 |
7.200 |
7.103 |
8.311 |
9.209 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Melihat fenomena selama ini bahwa sistem perdagangan lokal masih bersifat tradisional dan belum berkembang, maka perlu diciptakan suatu kelembagaan yang mampu menjembatani berbagai kepentingan petani dan pembeli yang bergerak dalam kegiatan usaha hasil pertanian komoditi holtikultura (sayur mayur, padi-padian, buah-buahan dan tanaman hias) dengan konsep pengembangan Pasar Lelang Lokal yang bertujuan menciptakan sistem perdagangan yang lebih baik melalui transparansi mekanisme pembentukan harga dan peningkatan efisiensi pemasaran serta mampu mempertemukan berbagai kepentingan pembeli dan penjual sehingga dapat menguntungkan semua pihak.
Manfaat adanya pasar lelang lokal, antara lain yaitu : terciptanya transparansi mekanisme pembentukan harga ditingkat lokal, meningkatnya posisi rebut tawar petani, mendorong peningkatan mutu dan produksi, meningkatnya efisiensi tata niaga, dan meningkatnya pendapatan petani.
Sampai dengan bulan Desember 2010 Dinas Perindag Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan sebanyak 49 kali Pasar Lelang hasil komoditi pertanian dengan total nilai transaksi sebesar Rp. 59.079.738.800,-. Data perkembangan Pasar Lelang yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini :
Tabel 5
REKAPITULASI PASAR LELANG KOMODITI AGRO
TAHUN 2006 – 2010
Unit usaha yang tumbuh pada periode tahun 2006 hingga tahun 2010 mencapai 27.005 unit usaha baru dengan ditelah diterbitkannya sebanyak 27.005 SIUP. Tahun 2006 SIUP yang diterbitkan sebanyak 4.906. Pada tahun 2007 terjadi sedikit peningkatan jumlah SIUP yang diterbitkan yaitu sebanyak 4.949 SIUP.Kenaikan yang signifikan terjadi pada tahun 2008 yaitu jumlah SIUP yang diterbitkan sebanyak 6.032 dan pada tahun 2009 diterbitkan sebanyak 5.382 SIUP serta pada tahun 2010 sebanyak 5.736 SIUP. Perkembangan penerbitan SIUP dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 6
PERKEMBANGAN JUMLAH PENERBITAN SIUP
TAHUN 2006 – 2010
Perkembangan pelaksanaan Tera dan Tera Ulang UTTP (ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya) sesuai UU No. 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal yang aplikasinya dilaksanakan Dinas Perindag Provinsi Sumatera Barat dengan hasil total jumlah retribusi Tera/Tera Ulang UTTP pada periode tahun 2006-2010 mencapai jumlah sebesar Rp. 720.655.104,-. Jumlah pemilik/pemakai UTTP sebanyak 35.470 dan dan jumlah UTTP sebanyak 215.210 UTTP. Secara rinci perkembangan kegiatan Tera dan Tera Ulang dapat dilihat pada tabel berikut :
Tabel 7
TOTAL KEGIATAN TERA DAN TERA ULANG UTTP
TAHUN 2006 – 2010
Perkembangan pengujian dan sertifikasi mutu barang yang dilakukan oleh UPTD BPMB Dinas Perindag Provinsi Sumatera Barat selengkapnya sebagaimana tabel berikut :
Tabel 8
PERKEMBANGAN PENERBITAN SERTIFIKAT MUTU
TAHUN 2006 – 2010
Komoditi |
Tahun |
|||||
2006 |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
||
Cassia Indonesia |
1.465 |
1.126 |
1.180 |
1.147 |
1.204 |
|
Minyak Pala |
78 |
74 |
90 |
69 |
80 |
|
Biji Pinang |
5 |
7 |
4 |
- |
11 |
|
Biji Kopi |
13 |
15 |
22 |
15 |
14 |
|
Minyak Nilam |
14 |
7 |
2 |
1 |
- |
|
Biji Kakao |
112 |
161 |
249 |
506 |
443 |
|
Jumlah (set) |
1.689 |
1.390 |
1.547 |
1.738 |
1.752 |
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat dalam menjalankan program dan kegiatan di sektor industri dan perdagangan mendapat dukungan dana APBD dan APBN. Dukungan dana tersebut telah dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pada tabel berikut dapat dilihat gambaran perkembangan anggaran dan realisasi anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2008-2010
Tabel 9
PERKEMBANGAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2008 – 2010
Untuk membuat rencana anggaran pada tahun berikutnya, telah dihitung rasio dan rata-rata pertumbuhan anggaran dan realisasi anggaran pada tahun 2008-2010. Dari rasio tersebut dapat diketahui kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat serta kebutuhan dana dalam menjalankan program dan kegiatan. Pada tabel berikut dapat dilihat rasio realisasi dan anggaran serta rata-rata penggunaan anggaran tersebut.
Tabel 10
RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN SERTA PERTUMBUHAN ANGGARAN DAN REALISASI ANGGARAN
TAHUN 2008 – 2010
2.4 Peluang dan Tantangan Pengembangan Pelayanan SKPD
2. Sektor Perdagangan
2.5 Pertumbuhan Ekonomi Sumatera Barat
Provinsi Sumatera Barat sampai saat ini masih termasuk daerah agraris sehingga struktur ekonominya pun masih didominasi sektor pertanian. Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sumatera Barat, kontribusi sektor pertanian sampai saat ini masih yang paling besar dibandingkan sektor ekonominya lainnya. Pada PDRB 2010 sektor utama dalam struktur perekonomian Sumatera Barat adalah sektor pertanian dengan kontribusi sebesar 23,84 %, diikuti sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran sebesar 17,74 % dan Sektor Jasa-Jasa sebesar 16,03 %.
Tabel berikut memperlihatkan kontribusi sektor-sektor ekonomi pada PDRB Sumatera Barat.
Tabel 11
Struktur Perekonomian Sumatera Barat
Berdasarkan PDRB Tahun 2006 – 2010 ( dalam %)
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat
Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun terakhir (2006-2010) sebenarnya cenderung mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2006 pertumbuhannya sebesar 6,14 persen, tahun 2007 menjadi 6,34 persen dan pada tahun 2008 mencapai 6,88 persen. Namun dengan adanya krisis ekonomi global yang juga mengimbas kepada perekonomian Sumatera Barat dan ditambah dengan terjadinya gempa besar tahun 2009 maka pada tahun 2009 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat menurun tajam menjadi sebesar 4,28 persen. Kemudian pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat telah meningkat kembali menjadi 5,93 %, merupakan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Peningkatan pertumbuhan yang paling menyolok terlihat pada sektor konstruksi yang meningkat dari 4,30 % tahun sebelumnya menjadi sebesar 13,73 % pada tahun 2010.
Tabel 12
Pertumbuhan Perekonomian Sumatera Barat
Berdasarkan PDRB Tahun 2006 – 2010 ( dalam %)
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat
2.6 Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan
Untuk melihat peranan sektor industri dalam perekonomian daerah, kita dapat meninjaunya dari kontribusi sektor industri dalam pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Barat, dimana dalam lima tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun 2006 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB Sumatera Barat sebesar 11,42 persen, meningkat pada tahun 2007 menjadi 12,01 persen, pada tahun 2008 kembali mengalami peningkatan menjadi 12,12 persen, tetapi pada tahun 2009 sedikit mengalami penurunan menjadi 12,09 persen, dan pada tahun 2010 kembali mengalami penurunan menjadi 11,69 persen. Apabila dirinci per sub sektor industri (9 sub sektor), kontribusi terbesar disumbang oleh sub sektor Tekstil, pakaian jadi dan kulit ; makanan, minuman dan tembakau ; semen dan barang galian bukan logam, dimana pada tahun 2010 nilainya berturut-turut 4,71 persen, 3,14 persen dan 2,60 persen.
Sedangkan pada sektor perdagangan hotel dan restoran dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Sumatera Barat sejak tahun 2006 s.d 2009 mengalami peningkatan berturut-turut sebesar 16,96 persen ; 17,34 persen ; 17,66 persen ; 17,84 persen, kemudian menurun pada tahun 2010 menjadi 17,74 persen. Sejalan dengan angka-angka tersebut maka kontribusi sub sektor perdagangan besar dan eceran dari tahun 2006 s.d 2010 berturut-turut adalah 16,36 persen ; 16,75 persen ; 17,09 persen ; 17,27 persen dan 17,17 persen.
Tabel 13
Kontribusi Sektor Industri dan Perdagangan dalam PDRB
Tahun 2006 – 2010 Atas Dasar Harga Berlaku
(Dalam Persen)
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat
Dilihat dari segi laju pertumbuhannya, sektor industri dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi. Pada tahun 2006 laju pertumbuhannya hanya sebesar 4,47 persen, pada tahun 2007 sedikit mengalami percepatan laju pertumbuhan menjadi 5,79 persen, pada tahun 2008 kembali mengalami percepatan laju pertumbuhan menjadi 7,14 persen, namun pada tahun 2009 mengalami perlambatan laju pertumbuhan yang cukup berarti yakni hanya mencapai 3,57 persen dan terus mengalami perlambatan laju pertumbuhan pada tahun 2010 yang hanya mencapai 2,51 persen.
Sementara itu, laju pertumbuhan sektor perdagangan, hotel dan restoran pada tahun 2010 mengalami pertumbuhan yang jauh melambat jika dibandingkan dengan tahun 2009. Laju pertumbuhan pada tahun 2010 hanya sebesar 3,48 persen, sedikit melambat dibandingkan dengan tahun 2009 yang pertumbuhannya mencapai 3,76 persen. Jika dilihat dari masing-masing sub sektor, sub sektor perdagangan besar dan eceran pada tahun 2010 laju pertumbuhannya melambat menjadi 3,48 persen dibanding pada tahun 2009 yang mencapai 3,53 persen. Sub sektor hotel juga mengalami perlambatan yaitu dari 15,30 persen pada tahun 2009 menjadi 5,14 persen pada tahun 2010. Begitu juga dengan sub sektor restoran juga mengalami pertumbuhan yang melambat yakni hanya sebesar 2,89 pada tahun 2010 dari 8,29 persen pada tahun 2009.
Tabel 14
Laju Pertumbuhan Sektor Industri dan Perdagangan
Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2006 – 2010 Atas Dasar Harga Konstan
(Dalam Persen)
Sumber : BPS Provinsi Sumatera Barat