Saat ini masyarakat disibukkan dengan tingginya harga minyak goreng dan bahkan pada beberapa daerah terjadi kelangkaan. Kementerian Perdagangan selaku penanggung jawab barang kebutuhan pokok dan barang penting yang salah satunya adalah minyak goreng segera bertindak cepat untuk mengatasi masalah tersebut.

Menteri Perdagangan Muhammad Luhfi yang notabene masih berdarah Minang dimana Ayah beliau berasal dari Kurai Taji Pariaman melakukan kunjugan ke Provinsi Sumatera Barat untuk memantau perkembangan harga dan ketersediaan minyak goreng di Provinsi Sumatera Barat.

Dalam pernyataan beliau di Istana Gubernur Sumatera dalam Rapat Koordinasi Ketersediaan Minyak Goreng menyebutkan bahwa pasokan minyak goreng untuk Sumatera Barat sebanyak 75% dilakukan oleh PT Incasi Raya yang wilayah kerjanya juga mencakup Provinsi Jambi. PT. Incasi Raya harus mengutamakan persediaan minyak goreng di Sumatera Barat kalau tidak maka izin ekpornya akan ditangguhkan.

Dalam sejarah indonesia baru saat ini pemerintah mendisain agar harga CPO internasional tinggi. Sehingga tidak lagi diatur oleh pasar internasional tetapi oleh pemerintah Indonesia sebagai eksportir terbesar CPO dunia. Saat ini nilai ekspor CPO telah mencapai 33,8 milyar dollar. Melalui mekanisme bio diesel, artinya barang ekspor mesti mendapat bea keluar dan pajak ekspor jumlahnya 370 juta dollar.  Tujuh tahun lalu harga CPO masih 470 dolar per ton. Di satu sisi ini akan meningkatkan kesejahteraan petani sawit independen tapi berdampak terhadap kenaikan harga minyak goreng pada masyarakat. Dengan kejadian tersebut pemerintah terus menjaga persediaan minyak goreng di dalam negeri sekaligus berusaha menstabilkan harga.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldi menyampaikan bahwa di Sumatera Barat pada tingkat pengecer harga bervariasi antara Rp. 14.000 sampai Rp. 17.000 tergantung banyaknya perpanjangan tangan dari distributor baru sampai ke pengecer tersebut, pengecer bisa menjadi tangan keempat atau kelima. Ketersediaan minyak goreng juga relatif bervariasi pada para pedagang disinyalir penyebabnya adalah kemampuan pedagang itu sendiri atau kedekatan emosional pedagang dangan distributor.

Pada tingkat agen di kota Padang cukup disiplin menerapkan harga HET sebesar Rp. 13.500 per liter. Akibat kenaikan harga juga memunculkan pedagang dadakan yang ikut menjual minyak goreng sehingga membuat permintaan minyak goreng meningkat.

Untuk menjaga ketersediaan minyak goreng maka pemerintah akan meminta supaya produsen minyak goreng untuk meningkatkan pasokan ke pasar dan pedagang, serta menyegerakan realisasi pengiriman minyak goreng. Terkait dengan penyelesaian dana refraksi kepada distributor akan diupayakan percepatannya.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sumatera Barat Asben Hendri pada kesempatan tersebut juga menyampaikan bahwa Dinas Perdagangan dan Perindustrian Provinsi Sumatera Barat bersama dengan Dinas pemangku urusan Perdagangan di Kabupaten Kota akan terus memantau harga dan ketersediaan minyak goreng di Pasar-pasar Rakyat.